Senin, 01 Agustus 2011

KEUNGGULAN "AGENDA" KORUPSI ERA REFORMASI

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik,
terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli
mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang
pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan
negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.
Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya.
Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat
diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang
eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang
pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus
diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang
memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.
Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang
berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat
dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata
masyarakat.
"Dekadensi moral sudah semakin luar biasa saat ini, yang membuat korupsi tidak lagi menjadi perbuatan yang dianggap memalukan. Terlebih lagi tidak adanya kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi masalah korupsi", Sysn NS Kompas 1 Agustus 2011.
Dalam sejarah praktek korupsi di negara kita Indonesia, setidaknya ada 2 gelombang "agenda korupsi" yang menjadi tolok ukur keberhasilan korupsi. Gelombang pertama adalah korupsi era orde baru, dan gelombang kedua adalah korupsi era reformasi.
Tidak dipungkiri, gelombang reformasi yang melanda negeri ini, juga merubah tata cara korupsi dengan menerapkan model baru atau yang lebih sesuai dengan jamanya. Kalau di era orde lama korupsi dilakukan "kalangan terbatas" / "lingkup geng". Saat orde baru korupsi dilakukan dengan cara - cara sembunyi dan otoriter, atau dalam praktek korupsi saat itu teknik - teknik yang diterapkan adalah :ancaman, kekeluargaan, tertutup dan berkesinambungan. Itu sangat jelas terlihat berbeda saat era reformasi saat ini, yang menekankan : kebersamaan, penyesuaian dan berkala.
Keunggulan teknik korupsi era reformasi adalah,  "bersih" pada akhirnya, karena "kebersamaan" menjamin semua merasa puas mulai dari tingkat terendah sampai pusat, "Tuntas" administrasinya, karena semua kebagian, walau beberapa pihak pusat hanya menikmati "numpang tenar" karena hanya tanda tangan saja, dan  "jadi kebiasaan" karena  secara berkala, tidak terus menerus dilakukan di satu waktu dan atau tempat tertentu. Coba bandingkan dengan teknik korupsi era orde baru yang menyimpan dendam karena tidak kebagian dan akan meledak pada akhirnya,  "era reformasi" bisa dikatakan adalah satu ledakan balas dendam untuk para koruptor era orde baru yang tidak bagi - bagi hasil korupsinya.......
Kalau pada era reformasi ini ada "agenda korupsi" yang masih terbongkar, mungkin sebabnya adalah tidak diindahkanya perubahan "teknik korupsi" pasca reformasi, tidak membagi secara merata dan tidak adanya rasa saling melindungi antar pelaku bisa mengakibatkan "agenda" terbongkar.... (kasus terbaru)....
Idiom - idiom yang digunakan pun bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan "agenda korupsi". Kalau sekarang jangan harap bisa mendengar istilah "uang pelicin", tapi kalau "biaya administrasi" pasti sering.... atau "uang sogokan" pasti sudah kedaluwarsa dibanding dengan "uang bensin".... serta kalimat " Tolong administrasinya dimanipulasi saja...." sudah lenyap dari catatan agenda berubah menjadi " Kita sesuaikan data biar lancar dan sukses...."....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar